Pengembangan Jambi GeoPark ~ DINAS ESDM KAB.MERANGIN

SIMPULAN HASIL RISET FLORA-FAUNA PEREM JAMBI

FLORA JAMBI MENGANDUNG 60 TAXA. LI (1995) MENYIMPULKAN ADANYA KESAMAAN DARI 24 SPESIES FLORA JAMBI DENGAN FLORA DI CHINA BAGIAN BARAT LAUT

INTERPRETASI KONDISI IKLIM MASA LALU BERDASARKAN JENIS FLORA JAMBI SANGAT BERMANFAAT DALAM REKONSTRUKSI TEORI TEKTONIK LEMPENG.

BARBER & CROM (2003) SEPAKAT TENTANG KEHADIRAN TIGA BLOK MIKRO KONTINEN DALAM MODEL TEKTONIK SUMATERA YAITU BLOK SUMATERA BARAT, BLOK SIBUMASU DAN BLOK MALAYSIA TIMUR. BERBAGAI SINGKAPAN BATUAN BATUAN TUA DI JAMBI TERMASUK BLOK SUMATERA BARAT.

BLOK TERSEBUT PECAH AKIBAT BENTURAN BENUA INDIA DENGAN EURASIA SEHINGGA TERSERET DAN BERPINDAH DARI CATHAYSIA MELALUI SISTEM PATAHAN-PATAHAN BESAR DI ASIA TIMUR DAN ASIA TENGGARA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR: 63/PRT/1993

TENTANG

GARIS SEMPADAN DAN SUNGAI, DAERAH MANFAAT SUNGAI, DAERAH PENGUASAAN SUNGAI DAN BEKAS SUNGAI

Pasal 7

(1) Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di luar kawasan perkotaan diperkotaan didasarkan pada kriteria:

• Sungai besar yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas 500 (lima ratus) km2 atau lebih;

• Sungai kecil yaitu sungai yang mempunyai daerah pengaliran sungai seluas kurang dari 500 (lima ratus) km2.

(2) Penetapan garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dilakukan ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan.

(3) Garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan pada sungai besar ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) m, sedangkan pada sungai kecil sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Beberapa Peraturan Perundangan yang Mengatur Konservasi Alam (Dari sekitar 137 peraturan yang telah diterbitkan)

No	PERATURAN	PERIHAL	OBJEK
1	UU No. 5 Tahun 19967	Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan	Biodiversity
2	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Biodiversity
3	UU N0. 24 Tahun 1992	Penataan Ruang
4	UU No, 5 Tahun 1994	Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati	Biodiversity
5	UU No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Biodiversity
6	UU No. 26 Tahun 2007	Tata Ruang Nasional	Bio-Geodiversity
7	PP No. 15 Tahun 1984	Pengelolaan SDA Hayati di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia	Biodiversity
8	PP No. 28 Tahun 1985	Perlindungan Hutan	Biodiversity
9	PP No. 18 Tahun 1994	Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam	Biodiversity
10	PP No. 62 Tahun 1998	Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah	Biodiversity
11	PP No. 68 Tahun 1998	Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam	Biodiversity
12	PP No. 26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Bio-Geodiversity
12	Keppres No.43 Tahun 1978	Pengesahan Konvensi PBB tentang CITES	Biodiversity
13	Keppres No. 32 Tahun 1990	Pengelolaan Kawasan Lindung	Biodiversity
14	Keppres No. 33 Tahun	Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser	Biodiversity
15	SK Menteri Pertanian No. 01/KPTS/Um/1/1975	Pembinaan Kelestarian Kekayaan yang Terdapat Dalam Sumber Perikanan Indonesia	Biodiversity
16	SKB Mentamben-Menhut No. 969.K/05/M.PE/1989 – 429/Kpts-II/1989	Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan	Biodiversity
17	SK Menteri ESDM No. 1456/KPTS/Mem/2000	Pengelolaan Kawasan Kars	Geodiversity